TP4D Diduga Lalai Awasi Pembangunan PLHT

Minggu, 25 Agustus 2019

Bandarlampung (Lampung Centre) – Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandar Lampung diduga lalai dalam mengawasi pembangunan gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu (PLHT) di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.

Hal itu dikuatkan dengan ramainya pemberitaan media massa yang memberikan informasi kepada publik bila CV. Keenan Mitra Persada telah mengangkangi UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi. Dalam pemberitaan dipaparkan jika CV. Keenan Mitra Persada selaku perusahaan mengerjakan proyek kontruksi gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu tidak memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja (K3).

“Salah satu tugas TP4D adalah memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, diantaranya masalah K3 jika memang di lokasi pengerjaan ada dugaan pelanggaran. Karena K3 diatur dalam perundang-undangan,” terang Pengamat Hukum Unila, Dr. Yusdianto, S.H., M.H, Minggu (25/8).

Sementara sebelumnya, Ketua Aspeknas Provinsi Lampung Aprozi Alam menghimbau seluruh kontraktor untuk taat dan patuh terhadap perundang-undangan yang ada di Indonesia. Menurut Aprozi, dalam UU tentang Jasa Kontruksi, penyedia jasa dan sub penyedia jasa dalam pekerjaan kontruksi harus memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kesehatan.

“Bila tidak, berdasarkan Pasal 96 Ayat penyedia jasa dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kontruksi hingga pencabutan izin,” tegasnya.

Kemudian, sambung Aprozi, kontraktor di Lampung wajib profesional dalam bekerja. Sebelum pekerjaan kontruksi dimulai, rekanan harus memastikan seluruh pekerjanya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga jika terjadi kecelakaan kerja, BPJS dapat menanggung biaya perawatan dan pengobatan.

“Seluruh aturan yang ditetapkan pemerintah pasti berkontribusi positif terhadap Pemborong, maksudnya pasti baik. Pasti untuk keselamatan dan keberlanjutan perusahaan tersebut. Ikuti aturan saja,” tegas dia, seperti yang dikutip intailampung.com.

Selain terkait K3, diberitakan juga jika alamat perusahaan pemenang tender PLHT yakni CV. Keenan Mitra Persada yang beralamat di Jl. Antara No 5 No 52 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung- Lampung, bukanlah alamat perusahaan alias fiktif. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar