TP4D Longgar, Mutu dan Kualitas Bangunan PLHT Dikhawatirkan

Selasa, 27 Agustus 2019

Bandarlampung (Lampung Centre) – Dugaan kendornya pengawasan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandar Lampung terhadap pembangunan gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu (PLHT) di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap hasil kerja yang dikerjakan pihak perusahaan.

Pasalnya, tanpa danya pendampingan pihak perusahaan dapat dengan leluasa mempermainkan spesifikasi pekerjaan yang mengakibatkan menurunnya mutu dan kualitas bangunan yang nantinya akan diserahterimakan ke Kemenag Kota Bandar Lampung.

Maka sangat disayangkan jika TP4D tidak supervisi terhadap proyek tersebut. Apalagi, lokasi pembangunan sangat strategis serta tidak jauh dari Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. “Lokasi pembangunan PLHT sangat strategis, sangat disayangkan jika proyek tersebut sampai luput dari perhatian TP4D,” ujar Koordinator Koalisi Anak Rakyat, Iwan Ariyanto, Selasa (26/8).

Luputnya perhatian TP4D Kejari Kota Bandar Lampung terhadap proyek pembangunan PLHT dianggap bakal pembengaruhi mutu dan kulitas pembangunan proyek tersebut. Bahkan, selain itu juga balak terjadi kebocoran anggaran

Selain mempengaruhi mutu, longgarnya pengawasan TP4D juga berpotensi mengakibatkan kebocoran anggaran. Untuk itu dirinya meminta agar TP4D bekerjasama dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawasai setiap proyek pembangunan daerah termasuk proyek PLHT milik Kemenag Bandar Lampung.

Diketahui sebelumnya, TP4D Kejari Bandar Lampung diduga lalai dalam mengawasi pembangunan gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu (PLHT) di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.

Hal itu dikuatkan dengan ramainya pemberitaan media massa yang memberikan informasi kepada publik bila CV. Keenan Mitra Persada telah mengangkangi UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi. Dalam pemberitaan dipaparkan jika CV. Keenan Mitra Persada selaku perusahaan mengerjakan proyek kontruksi gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu tidak memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja (K3).

“Salah satu tugas TP4D adalah memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, diantaranya masalah K3 jika memang di lokasi pengerjaan ada dugaan pelanggaran. Karena K3 diatur dalam perundang-undangan,” terang Pengamat Hukum Unila, Dr. Yusdianto, S.H., M.H, Minggu (25/8). (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar