Ucapan Terima Kasih di Biro Tapum Ditenggarai Bentuk Gratifikasi

Jumat, 20 Mei 2016
Gambar Ilustrasi

Lampung Centre – Pejabat Biro Tata Pemerintahan Umum, Sekretariat Provinsi Lampung tidak dibenarkan menerima pemberian sesuatu berupa barang atau uang sebagai ucapan terima kasih dari pihak swasta.  Apalagi, pemberian tersebut terkait proyek pengadaan barang pengembangan sistem adminitrasi kependudukan (SAK) bersumber APBN 2015 senilai Rp 6.772.672.000.

Pengamat Hukum Universitas Lampung, Yusdianto menyatakan, pegawai negeri sipil dilarang menerima pemberian dalam bentuk apa pun terkait dengan jabatannya. “Itu termasuk gratifikasi, apalagi pemberian berhubungan proyek yang dikerjakan,” kata Yusdianto, kemarin.

Yusdianto mengatakan, Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12B ayat (1) berbunyi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. “Sanksi bagi pelanggarnya adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,” jelas dia.

Yusdianto menambahkan, segala bentuk pemberian kepada pegawai publik adalah ilegal, sehingga bagi yang tidak melaporkan pemberiannya dalam jangka waktu 30 hari dapat dianggap menerima suap, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. “Atau ia dapat membuktikan bahwa pemberian tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya,” tegasnya.

Mencuatnya pemberitaan dugaan gratifikasi di Biro Tata Pemerintahan Umum, Sekretariat Provinsi Lampung ketika penggunaan APBN dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015 Rp 6.772.672.000 dan Tahun Anggaran 2016 Rp 5.162.662.000 untuk pengembangan sistem adminitrasi kependudukan (SAK) terpadu jadi sorotan.

Panitia Kerja (Panja) DPRD Lampung tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi 2015 menemukan sistem data kependudukan belum tertib adminitrasi, sehingga data antarlembaga ada perbedaan data kependudukan yang cukup signifikan. “Hal ini bersifat krusial yang penanganannya harus cepat,” kata Ketua Panja DPRD Lampung Tony Eka Chandra, Rabu (18/5).

Menurut panja, persoalan ini hendaknya menjadi perhatian Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Provinsi Lampung. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, koordinasi pendataan dan pengelolaan adminitrasi  kependudukan merupakan kewajiban pemerintah provinsi.

Koordinator Serikat Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi Lampung, Agus Marlianto mengatakan, seharusnya Panja DPRD Lampung bukan hanya mengkritisi perbedaan data antarlembaga terkait data kependudukan. Panja, kata dia, juga harus mengawasi dan mempertanyakan penerapan alokasi ABPN TA 2015 dan 2016 untuk pengadaan barang dan jasa pengembangan sistem adminitrasi kependudukan (SAK) terpadu.

Menurut Agus, Biro Tapum sengaja membuat kebijakan menggelar lelang sederhana pengadaan barang perangkat sistem SAK terpadu yang ditenggarai agar lebih mudah mengondisikan perusahaan tertentu sebagai pemenang lelang.

Kata Agus, masyarakat tidak dapat memantau proses lelang secara sederhana, karena seluruh tahapannya tidak dipublikasikan di lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE) milik Pemprov Lampung. Agus mengimbau Panja DPRD Lampung agar memanggil pejabat Biro Tapum yang bertanggungjawab guna mempertanyakan kegiatan tersebut. “Informasi yang kami terima pemenang lelangnya sudah terkondisikan. Ini yang harus diungkap Panja, sebab kalau info ini benar dugaannya ada fee yang bermain,” ujarnya.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Provinsi Lampung, Intizam tidak sependapat semua hasil evaluasi Panja DPRD Lampung. Intizam juga membantah pemenang lelang pengadaan barang SK terpadu sudah terkondisikan. Menurut Intizam, semua proses tendernya diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung dan dilelang terbuka di LPSE. “Kami tidak berani macam-macam. Semua sesuai aturan. Soal fee proyek sudah saya tanyakan ke bidangnya tidak ada itu. Itu bukan fee hanya sebatas ucapan terima kasih dari perusahaan, masak orang mau ngasih ga boleh,” ujar Intizam.

Sebelumnya, Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Biro Tapum Sekretariat Provinsi Lampung, Gunawan mengatakan, pengadaan barang SAK terpadu adalah alat pencetakan KTP elektronik untuk kabupaten/kota. “Barang tersebut berupa, tinta, printer dan lainnya. Semua didistribusikan ke kabupaten/kota,” jelas Gunawan.

Gunawan menyatakan, tidak semua perusahaan memiliki alat-alat tersebut sesuai spesifikasi yang ditentukan. Jadi, kata dia, peserta yang mengikuti lelang terbatas. “Pemenang lelang tidak bisa dikondisikan karena bukan kami yang menentukan. Bukan karena ada fee mereka menang. Perusahaan ngasih sekedar ucapan terima kasih. Itu juga setelah pekerjaan selesai, hasilnya juga harus bagus,” tandas Gunawan. (Iwan Kodrat)

 

 

 

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar