UGR JTTS, Warga Jatimulyo Minta Presiden Jokowi Jangan Dengar Informasi Sepihak

Minggu, 14 Januari 2018

Lampung Centre – Belasan warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, KM 84 Lampung Selatan meminta Presiden Jokowi tidak mendengarkan laporan secara sepihak dari oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat terkait proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Hal tersebut dikarenakan, pembangunan megaproyek tersebut sampai hari ini masih banyak menyisakan masalah, diantaranya terkait ganti rugi tanah dan bangunan.

Sebagai bentuk penolakan keras atas nilai ganti rugi yang ditentukan panitia dan BPN yang dianggap tidak manusiawi, 11 warga tersebut telah memasang banner berukuran besar di dinding dan depan bangunan rumah mereka dengan tulisan penolakan terhadap nilai ganti rugi atas tanah dan bangunan.

Sampai hari ini, kesebelas warga tersebut meminta panita pelaksana pengadaan tanah (P2T) melakukan appraisal (penilaian) ulang, atas nilai tanah dan bangunan mereka. Karena dianggap penilaiaan sebelumnya tidak adil, dan janggal.

“Kami bukan menolak proyeknya, tapi menolak nilai ganti rugi tanah dan bangunan kami, yang tidak adil. Yang kami inginkan itu nilai ulang tanah bangunan kami secara adil, fair, bukan asal-asalan,” kata Andreas, salahsatu warga Jati Mulyo yang menolak UGR, Minggu 14 Januari 2018.

Warga lainnya Cawan menambahkan, penilaian ulang atas tanah dan bangunan mereka bukan tanpa sebab, karena sebelumnya mereka menemukan kejanggalan sebuah rumah di Jatimulyo dengan seluas 109 meter persegi bis mendapatkan ganti rugi Rp 25 miiar.

“Kami masih yakin bahwa rumah di dekat kami yang sempat heboh karena dihargai Rp 25 miliar dengan luas 109 m2 menunjukan appraisal tidak dilakukan sesuai SOP. Kalau memang paitia itu fair dan adil, kenapa mereka tidak pernah datang menjelaskannya di pengadilan,” ungkap Cawan.

Pantauan 12 unit bangunan milik 11 warga diantaranya Cawan, Andreas, Tarno, Marzuki, Supangi, Yulianjono, Oktavianus, Hajibul, dan M Ridwan masih berdiri kokoh, meskipun sebagian besar bangunan di kawasaan tersebut sudah rata dengan tanah dan konstruksi proyek JTTS.

Beberapa banner yang dipasang itu bertuliskan

“Harta Kami bukan dapat dari hadiah, tapi kami dapatkan dari hasil berjuang” “Ganti Rugi Murah= No, Ganti rugi layak = Yes” dan masih sebagainya.

Sementara, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Zainal Abidin mengatakan, terkait penolakan nilai ganti rugi yang dikeluhkan warga Jatimulyo pihaknya akan tetap melakukan mediasi dengan penilaiaan appraisal.

Namun terkait keingginan warga yang meminta apprasial ulang, maka yang berwenang adalah pihak BPN dan PPK , karena kedua instansi tersebut lebih mengetahui kondisi lapangan.

“Kalau mediasi kami, kalau yang mengetahui kondisi lapangan itu BPN dan PPKnya. Tapi apakah itu akan menggangu target penyelsaian proyek JTTS, saya rasa tidak,” tegas Zainal Abidin.

Kepala BPN Provinsi Lampung iing Sarkim menegaskan, keinginan warga yang meminta dilakukan penilaiaan ulang terhadap tanah dan bangunannya bukan lagi menjadi wewenang BPN atau P2T.

Karena kata dia, apa yang dilakukan P2T itu sudah merujuk ketentuan UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, dan P2T bukanlah pihak yang melakukan apprasisal dan appraisal ditentukan ditentukan melalui lelang.

“Kalau ada yang tidak setuju itu ada ketentuannya. Ada massa waktu kalau keberatan diajukan, ada waktu 14 hari. Dan warga keberataan uangnya akan dititipkan, ke pengadilan. Karena ini program nasional bukan program swasta, jadi silahkan tempuh mekanisme yang ada,” tegasnya. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar