Uji Piawai Sang Bunda

Senin, 09 Mei 2016
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana. Foto:Ist

Lampung Centre – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana cukup piawai mempertahankan jabatan yang dipegangnya sejak tahun 2011 lalu. Reihana yang juga kuasa pengguna anggaran (KPA) belum tersentuh hukum, meski satuan kerjanya dibelit dua perkara korupsi.

Pertama, Reihana dinyatakan tidak terlibat pada kasus korupsi pengadaan alkes (Alkes) tahun anggaran 2013 senilai Rp 16 miliar yang ditangani Polda Lampung. Kedua, ia juga tidak ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi pengadaan puskesmas keliling di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun anggaran 2012 sebesar Rp 8 miliar yang ditangani Kejati Lampung.

Penyidik Diskrimsus Polda Lampung hanya menetapkan Sudiyono (pejabat pembuat komitmen), Buyung Abdul Azis (rekanan) dan Alvi Hadi Sugondo (rekanan) sebagai tersangka korupsi alkes 2013. Penyidik menyatakan tidak satu pun ditemukan alat bukti bahwa Reihana mengatur proyek tersebut. “Kami sudah periksa semua saksi. Tidak ada yang menyatakan Reihana terlibat. Bukti atau saksi tidak menunjukkan Reihana mengatur proyek itu.” kata Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Dicky Patrianegara dikutip di beberapa media massa, Jumat (5/2/2016)

Perempuan yang baru saja dikukuhkan gelar Doktor oleh Universitas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (20/4) lalu, hanya diperiksa sebagai saksi saat kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Tanjungkarang. Putusan pengadilan menyatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah. Sudiono divonis satu tahun penjara, sementara Buyung Abdul Aziz dan Alvi Hadi Sugondo divonis satu tahun dan satu bulan penjara.

Untuk kasus yang kedua, tak ada nama Reihana atau yang akrab disapa bunda, ketika Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Suyadi, mengumumkan tersangka korupsi pengadaan ambulans ini.

Penyidik Satgasus Kejati Lampung baru menetapkan tiga tersangka, yakni WA dan LHP yang merupakan pejabat di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Satu orang lagi adalah HK dari pihak swasta. Belakangan diketahui, WA adalah Wayan Ariyawati pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pengadaan ambulans tersebut serta LHP adalah Lorensius Heri Purnomo, ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. “Kejati telah meningkatkan status perkaranya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ketiga tersangka berperan dalam proyek tersebut. Modus yang digunakan tersangka mark-up harga pusling dalam pengajuan HPS dari harga yang sebenarnya,” jelas Suyadi di sela-sela acara cooffee morning Kejati Lampung bersama wartawan cetak, elektronik dan media online di kantor Kejati Lampung, Rabu (20/4) lalu.

Akademisi Universitas Lampung menilai, publik belum melihat keseriusan aparat penegak hukum dalam penanganan dua kasus korupsi di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Penyidik belum mampu mengungkap keterlibatan pejabat tertinggi di Diskes Lampung.

Sebagai kepala dinas dan KPA, Reihana mengetahui seluruh kegiatan dan proyek di satuan kerjanya. Penyidik bisa menyimpulkan peran dia, dari pengembangan keterangan ketiga tersangka. “Terlibat atau tidak, tinggal bagaimana penyidik menyimpulkan peran serta alat bukti yang ditemukan,” papar dosen hukum pidana Universitas Lampung, Shaffrudin, Kamis (21/4).

Shaffrudin meyakini Wayan Ariyani dan Lorensius Heri Purnomo akan jujur memberikan keterangan kepada penyidik. Dua pejabat Diskes Lampung itu bisa membeberkan secara rinci apa saja peran Reihana pada proyek pengadaan ambulans tersebut. “Tersangka rasanya tidak mungkin menutup-nutupi. Mereka kan ga mau masuk penjara sendiri,” ujar Shaffrudin.

Koordinator Komite Pemantau Kebijakan Daerah (KPKAD) Lampung, Ginda Ansori Wayka mengatakan, putusan pengadilan yang hanya memvonis satu tahun penjara terhadap tiga terdakwa kasus alkes Dinas kesehatan Provinsi Lampung, tidak lepas dari peran Reihana. Menurut Ginda, Reihana benar-benar piawai jika nanti lolos lagi dari kasus korupsi pusling. “Kita pantau saja kasus ini. Kalau dia (Reihana) lolos juga berarti terbukti piawai,” tegas Ginda Ansori.

Pasti Diperiksa

Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung akan memanggil seluruh pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang terlibat proyek pengadaan puskesmas keliling di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun anggaran 2012 sebesar Rp 8 miliar, termasuk Reihana. Penyidik akan meminta keterangan terkait keterlibatan peran mereka dalam kasus ini.

“Semua pihak yang mengetahui kaitannya dengan penyidikan perkara yang sedang kita tangani, pasti akan dilakukan pemanggilan,” kata Kasipenkum Kejati Lampung, Yadi Rahmat, Selasa (26/4) lalu.

Yadi Rahmat memastikan penyidik bekerja secara profesional berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, terus Yadi, penyidik berdasarkan alat bukti yang ada. Jika alat bukti yang ditemukan penyidik memenuhi unsur keterlibatannya dalam satu perkara, seseorang tersebut dipastikan akan dijadikan tersangka.

Hal sebaliknya juga berlaku jika tidak ditemukan alat bukti keterlibatan seseorang. Artinya, kata Yadi, penyidik tidak sembarangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.”Penyidik dalam menetapkan tersangka bukan berdasarkan opini publik, tapi berdasarkan alat bukti. Minimal dua alat bukti,” jelas Yadi Rahmat.

Menurut Yadi Rahmat, dalam kasus korupsi pusling, Kejati Lampung berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung untuk mengetahui kerugian negara dari kasus tersebut.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Anandinto menyatakan, sebagai pimpinan, Reihana dikenal baik dan loyal terhadap bawahan. Reihana selalu mengedepankan koordinasi dalam menjalankan progam kerjanya. Namun, Anandinto enggan berkomentar terkait dua kasus korupsi yang membelit satuan kerjanya. “Aduh, saya lagi nyetir mobil mas. Kalau soal itu langsung ke bu kadis saja,” kata Anandinto singkat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana sendiri belum bisa dimintai keterangan terkait hal ini. Reihana sulit ditemui untuk dikonfirmasi, pasca kasus korupsi di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencuat. Dicoba dihubungi ke nomor handpone-nya, Reihana juga tidak bisa dihubungi. (Iwan Kodrat)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar