Ungkap Dugaan Kampanye Terselubung Arinal-Nunik, Panwaskab Pringsewu Panggil Para Saksi

Rabu, 23 Mei 2018

Pringsewu (Lampung Centre) – Panwaskab Pringsewu terus memproses dugaan kampanye terselubung partai pengusung Paslon nomor urut 3 Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Nunik) yang melibatkan banyak banyak Pekon Kabupaten Tanggamus pada Senin (15/5) lalu.

Panwas setempat saat telah memanggil beberapa saksi untuk dimintai klarifikasi serta keterangan meliputi pemilik tempat (Pengelola Hotel balongkuring), Pemilik Katering makanan, dan insan Pers yang ketika itu berada di lokasi penyelenggaraan kampanye.

Koordinator Divisi Hukum dan Pendidikan Pelanggaran (HPP) M. Fatahul Arifin, S.Pd.i mengatakan, pihaknya manggil sejumlah saksi untuk datang kekantor pansawalu dalam rangka penanganan pelanggaran yang sedang dalam tahap penyelidikan terhadap temuan Nomor : 10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 sebagai yang dimaksud Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Temuan tersebut berkaitan dengan informasi dari masyarakat terkait adanya pengumpulan kepala pekon dari kabupaten Tanggamus di hotel Balong Kuring, dugaannya mengarahkan kepada Paslon gubernur nomor urut 3 Arinal-Nunik.

“Kami dari tim Gakkumdu, melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk diminati klarifikasi dan keterangannya, meliputi pengelola hotel, dan ketering, bagian dari proses pengumpulan data terkait Kegiatan yang sudah berjalan di hotel Balong Kuring,” kata M. Fatahul Arifin, Rabu (23/5).

M. Fatahul Arifin menjelaskan pemanggilan dari Gakkumdu hari ini memanggil saksi dari insan Pers untuk dimintai keterangan apakah benar kegiatan kampanye terselubung itu dihadiri kepala Pekon.

“Pemanggilan itupun hanya klarifikasi terkait ada atau tidaknya kepala pekon yang dikenal oleh saksi, kalaupun itu ada kita akan proses terus, karena, ini berkaitan dengan tidak pidana sesuai UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dalam pasal 71,” jelasnya.

Selain memanggil insan pers, pemanggilan saksi yang dilakukan pansawalu Kabupaten Pringsewu juga melibat beberapa unsur penegak hukum seperti dari kepolisian dan kejaksaan setempat. (*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar