Wakil Rakyat Dorong Pembangunan Jembatan dan Dua Kantor Kelurahan

Selasa, 07 Agustus 2018
Anggota DPRD Bandar Lampung Fraksi PDI-P Fandi Tjandra (Tengah) berbincang antar wakil rakyat disela kegiatan resses, Selasa (7/8). (Foto: humas DPRD)

Bandarlampung (Lampung Centre) – Delapan Anggota DPRD Bandar Lampung dari daerah pemilihan (dapil) IV berjanji akan mewujudkan segala keinginan yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan resses di Kantor Kecamatan Telukbetung Timur, Selasa (7/8).

Beberapa aspirasi yang disampaikan warga kepada para wakil rakyat ialah permohonan membangun jembatan Pulau Pasaran yang mengalami kerusakan.

Menanggapi keluhan itu, Anggota DPRD Bandar Lampung Fandi Tjandra menjelaskan, keinginan masyarakat pulau pasaran terbangunya jembatan akan terlaksana dengan dana berbumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

“Untuk pembangunan jembatan pulau pasaran akan kita bangun di tahun 2019, draf anggaranya juga sudah kami bahas,” ujarnya (7/8).

Politisi PDI-P ini menjelaskan, pembangunan jembatan pulau pasaran harus menjadi salah satu prioritas pemerintah kota Bandar Lampung karena menjadi menunjang pertumbuhan roda perekonomian rakyat Tempatan yang mayoritas berporfesi sebagai nelayan.

Anggota DPRD yang kembali maju dalam pileg 2019 ini juga menekankan kepada pengguna anggaran untuk memperhatikan dan meneliti kualitas jembatan Pulau Pasaran.

“Karena mayoritas disana (Pulau pasaran) warga berpenghasilan dari melaut, jadi harus di ikutin dengan infrastruktur yang memadai agar dapat memudahkan para nelayan dalam menjual hasil nelayan mereka.

Selain membangun jembatan, ditahun 2019 Fandi Tjandra juga berencana akan memperjuangkan pembangunan dua unit kantor Kelurahan Kotakarang dan Kotakarang Raya, meski sejuah ini terdapat empat kelurahan yang belum memiliki kantor.

“Kalau tidak salah salah ada empat, nah tapi secara bertahap, ditahun 2019 dua kantor kelurahan akan dibangun,” tandasnya.

Hal senada juga di ungkapkan oleh politisi partai amanat nasional Wahyu lasmono, menurut wahyu lasmono semua permintaan warga yang di jelaskan di atas akan kita usahakan di anggaran murni tahun 2019 yang akan datang.

Sementara, untuk pendidikan dan kesehatan, masyarakat tidak mempermasalahkan hal itu.

Karena, sejauh ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dinilai mampu meringakan beban masyarakat dengan cara mengrariskan pendidikan dan kesehatan bagi warga tak mampu.

“Kalau pendidikan dan kesehatan tidak ada masalah, karena dua sektor itu telah digratiskan oleh Pemkot, jadi masyarakat telah merasa puas,” tandasnya. (Bnr/sep)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar