Walhi Turut Kecam Pemkot Atas Terbitnya HGB Hutan Kota

Selasa, 03 September 2019

Bandarlampung (Lampung Centre) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung turut mengecam sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung yang secara diam-diam mengeluarkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) hutan kota atas nama PT.Hasil Karya Kita Bersama (HKKB).

Walhi mendesak pemkot agar lebih memperhatikan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan Kota Bandar Lampung yang masih sangat butuh perhatian pemerintah. Mestinya pemerintah Kota Bandar Lampung hadir merawat dan memelihara RTH yang tersedia, bukannya malah mengeluarkan sertifikat HGB untuk kepentingan pihak swasta.

“Kami sangat mengecam dan menyayangkan sikap pemkot Bandarlampung yang secara diam-diam mengeluarkan sertifikat HGB hutan kota atas nama PT HKKB,” kata Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri.

Terkait soal RTH hutan kota Irfan juga mendesak kepada para wakil untuk bertindak dengan segera merevisi Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Bandar Lampung dan mendorong pemerintah agar mencabut HGB hutan kota yang sudah menjadi lahan bisnis.

Sebelumnya, Forum Warga Way Dadi Peduli Lingkungan (FW2-PL) juga mengecam sikap pemerintah Kota Bandar Lampung yang secara diam-diam telah menerbitkan sertifikat HGB Hutan Kota seluas sembilan sampai 11 hektare ke PT.Hasil Karya Kita Bersama (HKKB).

FW2-PL mengaku sangat kecewa terhadap tindakan pemerintah yang secara diam-diam telah menerbitkan HGB hutan kota kepada pihak PT HKKB tertanggal 24 Agustus 2018. FW2-PL menduga tindakan yang dilakulan pemkot telah telah menyalahi peraturan perundang-undangan.

Akibat terbitnya HGB tersebut, terjadi keresahan warga lantaran saat ini warga Way Dadi tidak bisa lagi menikmati Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena kawasan hutan kota telah dipagar tembok oleh pihak PT HKKB.

“Terjadi gejolak dan keresahan masyarakat Way dadi dan sekitarnya sejak dilakukannya pemagaran Hutan Kota yang terletak di bagian sebelah Timur Jalan  Soekarno-Hatta oleh pihak PT.Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) diklaim bahwa kawasan hutan kota yang berstatus Tanah Negara tersebut  sudah mereka miliki dengan terbitnya Sertifikat HGB,” ujar Penasehat FW2-PL, Darwis Fauzi.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dianggap telah melalaikan amanat UU Nomor 23 Tahun 1997 junto UU Nomor 26 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Hutan Kota/RTH dengan menerbitkan HGB hutan kota ke pihak PT HKKB tertanggal 24 Agustus 2018.

Untuk diketahui, sejarah dan landasan hukum dibangunannya Hutan Kota/RTH ialah Keppres No.32 tahun 1979 tanggal 08 Agustus 1979  junto Permendagri No.3 Tahun 1979 tanggal 22 Agustus 1979. Izin Konsesi HGU NV. Way Halim seluas 1.000 hektare oleh Pemerintah tidak diperpanjang lagi, dan terbitlah  SK. Mendagri Cq. Dirjen Agraria No.350/3-80  tanggal 26 Maret 1980, junto. SK Mendgri cq Dirjen Agraria : SK 224/DJA/1982 tanggal 20 November 1998, tanah tersebut menjadi Tanah Negara yang sebahagian atau seluas 300 hektare diperuntukan bagi masyarakat penggarap yang berdomisili di Kecamatan Sukarame. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar