Wartawan Bantah Soal Keterangan Dana Publikasi Produk Hukum

Kamis, 09 November 2017
Gedung Sekretariat DPRD Lampung. (Foto: Istimewa)

Lampung Centre – Dugaan pungutan liar (pungli) dana publikasi produk hukum di Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dibantah salah satu wartawan yang namanya sempat masuk dalam pemberitaan.

Wartawan Surat Kabar Satelit Lampung Iskandar yang namanya masuk dalam pemberitaan terkait adanya dugaan pungli dana sosialiasi dan publikasi di Bagian Perundang-undangan mengkalifikasi bahwa dirinya tidak pernah memberikan keterangan demikian kepada media manapun.

Maka dari itu dirinya juga merasa heran mengapa namanya masuk dalam pemberitaan media, apalagi dirinya mengaku tidak pernah merasa diwawancarai kawan seprofesinya terkait pemotongan dana Publikasi Produk Humum di Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Lampung.

“Saya kecewa lah, masa nama Abang (Iskandar,red) dimasukin. Bahasanya kurang tepat juga, jangan karena salah satu oknum, semua ditulis. Jangan mentang-mentang kawan. Beretika lah dalam menulis berita, gunakan inisial atau apa, dan lagi pula kapan mereka wawancara dengan kita,” bantah Iskandar dengan nada kecewa, Rabu (9/11).

Sebelumnya, beberapa nama wartawan sempat ramai dalam pemberitaan media masa tentang adanya pemotongan dana publikasi produk hukum di Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Lampung, yang diduga dilakukan kepala dan staff di bidang tersebut.

Diketahui, memang benar terdapat dana publikasi produk hukum di Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Lampung, berdasarkan data redaksi lampungcentre.com dana tersebut sebesar Rp2.763.006.200.

Dengan rincian, dana Uji Publik dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD sebesar Rp533.700.200 dengan nomor rekening kegiatan 4.01.4.01.01.04.15.XX, dana Publikasi Produk Hukum sebesar Rp1.964.113.200 dengan nomor rekening kegiatan 4.01.4.01.01.04.15.XX, serta dana Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp265.192.800 dengan nomor rekening kegiatan 4.01.4.01.01.04.15.XX.

Sampai berita ini diturunkan, Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Lampung Fedro, belum memberikan bantahan ataupun pengakuan. (Septa Herian Palga)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar