Way Dadi Dalam APBD 2019, Tidak Rasional Dan Mengancam Program Pemerintah

Jumat, 07 Desember 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Polemik lahan Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung, masuk sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tahun anggaran 2019, disikapi masyarakat dengan pemasangan baleho bertulisan sikap perlawanan dan penolakan.

Warga secara swadaya mencetak dan memasang baleho dipelataran rumah dan lokasi strategis yang berada di lahan Way Dadi. Intinya, seluruh warga yang bermukim dan menguasai lahan Way Dadi di tiga kelurahan yakni Way Dadi, Way Dadi Baru dan Korpri Jaya sepakat menolak kebijakan pemprov dan siap memberikan perlawanan ketika proses eksekusi lahan.

Penasehat Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah (POKMAS KM – S2T) Darwis mengatakan, kebijakan Pemprov Lampung memasukan lahan Way Dadi sebagai sumber PAD dalam APBD 2019 adalah sebuah blunder besar. Ia melihat, beberapa program unggulan pemprov hanya akan menjadi korban lantaran proyeksi pendapatan daerah tidak tercapai.

“Disetujuinya PAD dari lahan Way Dadi dalam APBD 2019 sangat beresiko tinggi dan mengancam program yang telah dirumuskan Pemprov Lampung. Sebeb proyeksi pendapatan dianggap tidak rational dan realitis. Apalagi, kebijakan serupa juga pernah terjadi APBD TA. 2015 namun tidak terealisasi,” kata Darwis, kemarin.

Ia menilai, proyeksi PAD dalam APBD TA.2019 sebesar Rp.337 miliar itu hanya sebatas pencitraan dan performance sekedar adanya peningkatan sumber pendapatan. Masyarakat yang menguasai lahan lahan Way Dadi, menganggap yang dilakukan pemerintah sebatas formula untuk mengimbangi sumber pendapatan dengan belanja daerah. “Pemprov melakukan tindakan yang fatal dan tindakan membohongi rakyat atau terjadinya pembohongan publik,” ujarnya.

Apalagi, sambungnya, lahan Way Dadi memang telah lama dikuasai masyarakat dan sudah menjadi tempat berdomisili secara turun temurun  jauh sebelum terbitnya Sertifikat HPL Tahun1994 yang dikleim Pemprov Lampung. Dikhawatirkan, jika pemerintah tetap memaksakan kehendaknya akan memancing kemarahan masyarakat Way Dadi di tiga Kelurahan yang lebih berjumlah 5.286 kepala keluarga (KK) atau lebih dari 5000 jiwa.

Diketahui, berbagai upaya perlawanan rakyat sudah dilakukan sejak tahun 1980 dengan tema Tritura Way Dadi melalui beberapa kali unjuk rasa serta membuat surat pengaduan dan terakhir surat terbuka kepada semua pemangku kebijakan dimana rakyat Way Dadi diperlakukan tidak adil atau termarginalkan. Disisi lain, pemerintah dianggap memperlakukan hak-hak istimewa kepada Perum Korpri, PT Way Halim Permai. “Dan yang menjadi pertanyaan masyarakat kenapa tanah yang diperuntukan kepada  rakyat itu yang dibagi dan dikuasai pihak-pihak lain atau tanah rakyat yang dicaplok pemerintah??” tanya Darwis.

Berikut Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara Bekas HGU NV. WAY HALIM SUMATRA RUBBER AND COFFEE ESTATE (Resume : Surat Gubernur Lampung Nomor; 593/3964/BPN/1993 tanggal: 18 -12-1993);

Realisasi Penggunaan dan Peruntukan  Tanah Sesuai Peruntukan; HGB Perumahan PT.Way Halim Permai seluas 300 hektare (ha), HGB Perum Perumnas seluas 40 ha, Perumahann KORPRI Provinsi Lampung seluas 160 ha, HGU (Perkebunan) PT. Wayhalim (Tahun 1980) seluas 300 ha, kemudian beralih menjadi Industrial Estate PT. Budi Tata Semesta (Tahun 1992), pembagian dan keperuntukan lahan-lahan tersebut didasari Surat Mendagri Cq. Dirjen Agraria N0 BTU 3/505/3-80 Tanggal 26 Maret 1980 Jo. SK No224/DJA/1982 tgl.30-10-1982. Sementara, sebanyak 300 ha tanah diperuntukan bagi
rakyat penggarap.

Kemudian tanah seluas 300 ha yang telah ditetapkan untuk rakyat penggarap, penggunaan dan keperuntukannya dibagi lagi sebagai berikut ; Karyawan PT. Way Halim sebanyak 10 ha, HPL Provinsi  Lampung sebanyak 110 ha (Hasil Selisih Ukur Ulang Tahun 1989, berdasarkan Surat  BPNRI No; 21-XI tahun 1991 dan Surat Kanwil BPN Prop.Lampung No.500.1976, tanggal 30-8-2001), Hak Pakai BPN Lampung seluas 10 ha (Hasil Selisih Ukur Ulang Tahun 1989, berdasarkan Surat  BPNRI No; 21-XI tahun 1991 dan Surat Kanwil BPN Prop.Lampung No.500.1976, tanggal 30-8-2001), HGB RS.Imanuel seluas 3 ha, HGB SMA Negeri seluas 2 ha, HGB Satlog Korem 043/Gatam seluas 8,7 ha, Sarana Jl.Soekarno seluas 8 ha, Diberikan ke masyarakat penggarap melalui Proyek P3HT Tahun 1987 dan 1989 (380 sertifikat seluas 26,93 ha (Hasil Selisih Ukur Ulang Tahun 1989, berdasarkan Surat  BPNRI No; 21-XI tahun 1991 dan Surat Kanwil BPN Prop.Lampung No.500.1976, tanggal 30-8-2001), Diberikann ke masyarakat  penggarap melalui Proyek P3HT Tahun  1992 (55 Sertifikat) seluas 2,12 ha serta Pekarangan dan Pekuburan seluas 150,00 ha (Surat Mendagri Cq. Dirjen Agraria N0 BTU 3/505/3-80 Tanggal 26 Maret 1980 Jo. SK No224/DJA/1982 tgl.30-10-1982). (Rls/*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar