Yusdianto: Pemindahan Server LPSE Ke LKPP Solusi Cegah KKN di Daerah

Selasa, 16 Juli 2019
Pakar Hukum dari Universitas Lampung, Yusdianto. (Foto: dok)

Bandarlampung (Lampung Centre) – Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar server dan operator Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Lampung dialihkan ke Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) terus mendapat dukungan positif.

Publik mendesak KPK secepatnya mengeluarkan rekomendasi agar LKPP-RI segera mengambil alih server LPSE di wilayah Lampung. Sehingga tender kegiatan pada tahun anggaran 2020 sudah dikelola LKPP-RI. Hal itu mengingat status zona merah yang telah ditetapkan KPK pada sektor pengadaan barang/jasa di Lampung.

Pakar Hukum dari Universitas Lampung Yusdianto menilai pemindahan server LPSE lokal ke LKPP bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme pada sektor pengadaan barang/jasa di daerah.

“Untuk mengurangi korupsi di daerah, praktik kongkalikong dan bancakan anggaran, sudah tepat jika server LPSE lokal dipindahkan ke LKPP,” ujar Yusdianto, Selasa (16/7).

Pemindahan server LPSE ke LKPP dapat memutus mata rantai praktik kolusi antara user, pihak perusahaan dan pengelola server LPSE lokal. Dengan demikian juga KPK dapat dengan mudah melakukan pengawasan tender kegiatan di daerah. Apalagi Ketua KPK Agus Raharjo adalah mantan kepala LKPP-RI.

“Jika pemerintah daerah dan KPK sama-sama memiliki komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam pengelolaan barang dan jasa, LPSE Lampung mestinya sudah dikendalikan secara menyeluruh oleh LKPP bersamaan dengan ditetapkannya status zona merah sektor pengadaan barang dan jasa oleh KPK,” kata dia. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar